Jadwal Training Perhitungan dan Verifikasi TKDN 2026 ( Permenperin No. 35 Tahun 2025)

Jadwal Training Perhitungan dan Verifikasi TKDN 2026 ( Permenperin No. 35 Tahun 2025)

Jadwal Training Perhitungan dan Verifikasi TKDN 2026 ( Permenperin No. 35 Tahun 2025) Deskripsi Training Perhitungan dan Verifikasi TKDN 2026 diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam menghitung, menganalisis, serta memverifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai Permenperin No. 35 Tahun 2025. Kegiatan ini sangat penting bagi industri manufaktur, peralatan, dan sektor strategis lainnya yang wajib memenuhi regulasi TKDN dalam rangka mendukung produk dalam negeri, kebijakan pemerintah, dan program substitusi impor. Peserta akan dibekali dengan pemahaman konsep TKDN, klasifikasi komponen, metode perhitungan nilai tambah lokal, serta mekanisme doku...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) .Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) .Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) .Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 Deskripsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi aparatur pemerintah, pelaku industri, konsultan, dan penyedia barang/jasa mengenai tata cara perhitungan TKDN dan BMP secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi terbaru. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai landasan hukum dan prinsip dasar TKDN serta BMP, yang merupakan indikator penting dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produk D...

Lanjutkan membaca

Bimtek Strategi Dan Tata Cara Pelaksanaan Teknis Negoisasi & Mini Kompetisi E-Katalog Versi 6 Tebaru 2025 -2026

Bimtek Strategi Dan Tata Cara Pelaksanaan Teknis Negoisasi & Mini Kompetisi E-Katalog Versi 6 Tebaru 2025 -2026

Bimtek Strategi Dan Tata Cara Pelaksanaan Teknis Negoisasi & Mini Kompetisi E-Katalog Versi 6 Tebaru 2025 -2026 Deskripsi Bimbingan Teknis Strategi dan Tata Cara Pelaksanaan Teknis Negosiasi & Mini Kompetisi E-Katalog Versi 6 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memahami mekanisme terbaru sistem E-Katalog LKPP versi 6.0. Perubahan sistem ini membawa berbagai fitur baru, termasuk proses negosiasi elektronik, mini kompetisi, serta optimalisasi transparansi dan efisiensi dalam transaksi pengadaan. Melalui bimtek ini, peserta akan mempelajari secara mendalam langkah-langkah teknis pelaksanaan negosiasi harga dan mini kompetisi di dalam sistem E-Katalog, mulai dari perencanaan kebutuhan, pen...

Lanjutkan membaca

Bimtek APBD 2026 - Permendagri No.14 Tahun 2025

Bimtek APBD 2026 – Permendagri No.14 Tahun 2025

Bimtek APBD 2026 - Permendagri No.14 Tahun 2025 ( Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ) Latar Belakang & Dasar Hukum Permendagri No. 14 Tahun 2025 resmi menjadi pedoman penyusunan APBD TA 2026 untuk pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Bimtek ini bertujuan agar aparat daerah memahami ketentuan, prinsip, mekanisme, dan teknis penyusunan APBD sesuai regulasi terbaru. Bimtek juga untuk menyamakan persepsi antara OPD/instansi daerah agar harmonisasi kebijakan pusat-daerah terlaksana DESKRIPSI Bimtek APBD 2026 – Permendagri No.14 Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap ketentuan terbaru dalam pe...

Lanjutkan membaca

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa oleh APIP dan BPK Tahun 2025 - 2026

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa oleh APIP dan BPK Tahun 2025 – 2026

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa oleh APIP dan BPK Tahun 2025 - 2026 Dengan Hormat Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Pengadaan yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan pemborosan anggaran, potensi penyimpangan, bahkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, audit menjadi alat kontrol untuk menilai kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas proses pengadaan. APIP melaksanakan audit internal sebagai bagian dari pengawasan fungsional, bertujuan memberikan peringatan dini dan perbaikan sistem pengendalian intern. Sementara itu, BPK melakukan audit eksternal untuk mem...

Lanjutkan membaca

Bimtek Strategi Penyusunan HPS dan Analisa Harga Satuan dalam PBJ Tahun 2025 - 2026

Bimtek Strategi Penyusunan HPS dan Analisa Harga Satuan dalam PBJ Tahun 2025 – 2026

Bimtek Strategi Penyusunan HPS dan Analisa Harga Satuan dalam PBJ Tahun 2025 - 2026 Dengan Hormat Strategi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa Harga Satuan merupakan bagian krusial dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di instansi pemerintah maupun sektor swasta. HPS berfungsi sebagai dasar penilaian kewajaran harga penawaran serta sebagai alat kontrol dalam evaluasi penawaran penyedia. Penyusunan HPS yang akurat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis dan efisien, serta dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan potensi penyimpangan. Dalam prosesnya, diperlukan analisa harga satuan yang tepat berdasarkan data historis, kondisi pasar terkini, indeks harga, dan sumber ...

Lanjutkan membaca

Training E-Katalog Versi 6

Training E-Katalog Versi 6

Training E-Katalog Versi 6 ( Petunjuk Pendaftaran Penyedia E-katalog versi 6 Dan Pengunaan E -Katalog  Versi 6 Untuk Penyedia )  Dengan Hormat Katalog Elektronik Versi 6 pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode E-Purchasing (“Katalog Elektronik”), yang dimiliki oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) dan dikelola bersama dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Telkom”) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK ANGKA KREDIT DAN SKP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA 2025 -2026

BIMTEK ANGKA KREDIT DAN SKP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA 2025 -2026

BIMTEK ANGKA KREDIT DAN SKP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA 2025 -2026 Dengan Hormat Angka kredit dan SKP Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) adalah nilai kuantitatif hasil kerja dan capaian kinerja yang dinilai untuk kenaikan pangkat dan jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Jabatan Fungsional Pengelola Pengada...

Lanjutkan membaca

TRAINING NEGOTIATION SKILLS FOR PROCUREMENT TAHUN 2025 -2026

TRAINING NEGOTIATION SKILLS FOR PROCUREMENT TAHUN 2025 -2026

TRAINING NEGOTIATION SKILLS FOR PROCUREMENT TAHUN 2025 -2026 Dengan Hormat Negotiation skills for procurement adalah keterampilan negosiasi yang dibutuhkan oleh tim pengadaan untuk mendapatkan barang atau jasa terbaik dari supplier.Keterampilan negosiasi ini penting untuk dikuasai karena proses negosiasi yang tidak seimbang dapat merugikan perusahaan MATERI TRAINING NEGOTIATION SKILLS FOR PROCUREMENT TAHUN 2025 -2026 Konsep dasar hubungan dengan supplier Konsep dasar negosiasi Persiapan, strategi, dan taktik negosiasi Faktor yang mendukung negosiasi, seperti komunikasi, body language, dan interpers...

Lanjutkan membaca