Bimtek Audit Ketaatan /Compliance Audit 2025

Bimtek Audit Ketaatan /Compliance Audit 2025

Bimtek Audit Ketaatan /Compliance Audit 2025 Dengan Hormat Audit ketaatan adalah kegiatan audit yang bertujuan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mematuhi peraturan, kebijakan, atau prosedur yang berlaku. Audit ini juga disebut sebagai compliance audit.Salah satu Key Process Area pada Elemen Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan. Untuk Level 2 Kapabilitas APIP, Audit Ketaatan ini menjadi layanan yang wajib mampu dilaksanakan oleh APIP sebelum melaksanakan jenis audit lainnya. Beberapa hal yang dikaji dalam audit ketaatan, di antaranya: 

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Audit Investigatif Dasar Tahun 2025-2026

Bimtek Teknis Audit Investigatif Dasar Tahun 2025-2026

Bimtek Teknis Audit Investigatif Dasar Tahun 2025-2026 Dengan Hormat Audit investigatif dasar adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap adanya penyimpangan atau kecurangan. Audit investigatif bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran etika. Audit investigatif dilakukan untuk:  Mengungkap fakta-fakta yang mendasari masalah Mengidentifikasi pelanggaran etika, kecurangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran hukum Mem...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2025 -2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2025 -2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2025 -2026 Dengan Hormat Penyusunan dokumen rencana aksi reformasi birokrasi adalah proses menyusun agenda kegiatan reformasi birokrasi tahunan. Rencana ini disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi.Beberapa contoh rencana aksi reformasi birokrasi, antara lain:  Manajemen perubahan Deregulasi kebijakan Penataan dan penguatan organisasi Penataan tata laksana

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2025 - 2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2025 – 2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2025 - 2026 Dengan Hormat Penyusunan dokumen penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah proses untuk mengukur reformasi hukum di Indonesia. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Penyusunan dokumen penilaian IRH dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kebijakan di masing-masing instansi. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengukur empat variabel, yaitu: Memperkuat koordinasi Kemenkumham untuk harmonisasi regulasi, Mendorong reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, Mendorong penyederhanaan regulasi, Meningkatkan...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 Dengan Hormat Penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda merupakan rencana penyusunan Perda dalam satu tahun anggaran Dalam penyusunan rancangan Perda, perlu mempertimbangkan skala prioritas. Skala prioritas ini didasarkan pada beberapa kriteria, seperti: Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menjalankan otonomi daerah, Menunjang rencana pembangunan daerah, Akomodasi aspirasi masyarakat ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 Dengan Hormat Penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dokumen ini disiapkan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah Tahapan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, antara lain: Pengumpulan data, Validasi data, Rekapitulasi data, Pengolahan data, Analisis data, Penyusunan draft awal, Perbaikan draft Tujuan Bimtek Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Strategis PD Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Strategis PD Tahun 2025

Bimtek Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Strategis PD Tahun 2025 Dengan Hormat Penyusunan dokumen evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah proses untuk menilai pencapaian dan efektivitas Renstra PD. Evaluasi Renstra PD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan, sasaran, dan program yang telah direncanakan dapat dicapai Tujuan penyusunan dokumen evaluasi Renstra PD, antara lain:  Mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra PD Mengetahui tingkat capaian k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Manajemen Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Pelatihan Manajemen Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Pelatihan Manajemen Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Daerah 2025 Dengan Hormat Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Tujuan pembangunan rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengan kebawah Pengelolaan rumah susun harus dilakukan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara Apa Saja Yang Akan Di Pelajari Dalam Bimtek Pelatihan Manajemen Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Daerah 2025 Pelatihan ini akan memberik...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pemerintah daerah 2025

Bimtek Pengelolaan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pemerintah daerah 2025

Bimtek Pengelolaan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pemerintah daerah 2025 Dengan Hormat Manajemen dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan adalah proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Proses ini dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, ada beberapa hal yang diatur, di antaranya: Tugas dan wewenang pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota Penyelenggaraan

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

BIMTEK PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

BIMTEK PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Dengan Hormat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS .Bimtek Pengelolaan DTKS memberikan pemahaman terkait tata cara pengusulan, verifikasi, dan validasi DTKS melalui aplikasi SIKS-NG. Tujuannya adalah agar data DTKS akurat dan sesuai kriteria, sehingga program penanggulangan kemiskinan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.semua peserta mendapatkan penjelasan teknis ...

Lanjutkan membaca