Bimtek SIPD RI (Republik Indonesia) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah 2024-2025

Bimtek SIPD RI (Republik Indonesia) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah 2024-2025

Bimtek SIPD RI (Republik Indonesia) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah 2024-2025 Kepada Yth Pemerintah Daerah Se-Indonesia Dengan Hormat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Modul Penatausahaan tahun 2024 bagi Bendahara Pengeluaran dan Operator  SIPD-RI adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. Modul Penatausahaan dalam SIPD-RI digunakan untuk mencatat dan memproses seluruh transaksi keuangan daerah Tujuan Bimtek SIPD RI (Republik Indonesia) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah 2024-2025 B...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah SKPD Berbasis SIPD RI Tahun 2024 -202

Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah SKPD Berbasis SIPD RI Tahun 2024 -2025

Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah SKPD Berbasis SIPD RI Tahun 2024 -2025 Dengan Hormat Berdasarkan terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Republik Indonesia. Selain mengintegrasikan semua tahapan, SIPD menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan membantu penyediaan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan RKA SKPD Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2024 

Bimtek Penyusunan RKA SKPD Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2024

Bimtek Penyusunan RKA SKPD Berbasis Kinerja dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2024  Dengan Hormat Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKA-SKPD sebagai berikut: a. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. b. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap prog...

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Pelaporan Keuangan BLUD Rumah Sakit /Puskesmas 2024-2025

Bimtek Teknis Pelaporan Keuangan BLUD Rumah Sakit /Puskesmas 2024-2025

Bimtek Teknis Pelaporan Keuangan BLUD Rumah Sakit /Puskesmas 2024-2025 ( Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Milik Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK BLUD) Dengan Hormat Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah yang menerapkan PK-BLU, dalam penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Rumah Sakit milik pemerintah dalam menerapkan perlakuan akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan juga menggu...

Lanjutkan membaca

Info Training Pelatihan Sistem Penggajian SDM Rumah Sakit 2024

Info Training Pelatihan Sistem Penggajian SDM Rumah Sakit 2024

Info Training Pelatihan Sistem Penggajian SDM Rumah Sakit 2024 Dengan Hormat Sistem Pengajian SDM Rumah Sakit Rumah Sakit sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang jasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan sumber daya, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun manusianya. Dalam hal sumber daya manusia, rumah sakit merupakan organisasi padat SDM karena banyaknya macam profesi dan jumlah tenaga kerja yang bergerak di dalamnya. Sumber daya yang ada di dalam sebuah rumah sakit terdiri dari tenaga kesehatan (meliputi dokter, perawat, apoteker, analis, ahli gizi, fisioterapis, radiografer, perekam medis) dan juga non tenaga kesehatan (keuangan, administrasi, personalia, keamanan, dan sebagainya).Besarnya rewards yang ...

Lanjutkan membaca

INFO TRAINING PSAK 24 IMBALAN KERJA / PERHITUNGAN AKTUARIA 2024

INFO TRAINING PSAK 24 IMBALAN KERJA / PERHITUNGAN AKTUARIA 2024

INFO TRAINING PSAK 24 IMBALAN KERJA / PERHITUNGAN AKTUARIA 2024 Dengan Hormat PSAK 24, atau Imbalan Kerja, merupakan standar akuntansi di Indonesia yang mengatur pencatatan dan pelaporan imbalan kerja oleh perusahaan kepada karyawan, termasuk gaji, bonus, asuransi kesehatan, dana pensiun, dan lainnya. Standar ini memastikan bahwa semua biaya terkait imbalan karyawan dicatat dengan akurat dan tepat waktu dalam laporan keuangan. Perusahaan harus menghitung dan mengungkapkan nilai kini dari kewajiban imbalan kerja serta biaya terkait dalam laporan keuangannya, menunjukkan transparansi dalam pengelolaan imbalan karyawan. Keakuratan dalam penghitungan dan pelaporan imbalan kerja menurut

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan DAK/ Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan DAK/ Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan DAK/ Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2024 Dengan Hormat Pengalokasian DAK oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Karena itu, DAK diharapkan mampu membantu memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa dan siswi dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan.Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Arah Kebijakan Umum DAK Non Fisik bidang Pendidikan Arah Kebijakan Umum DAK Non Fisik bida...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Maka Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Menerbitkan Pemendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 Ruang Lingkup Permendagri No.15 Tahun 2023 Pengelo...

Lanjutkan membaca

Info Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Info Bimtek Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Info Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepada Yth Pemerintah Daerah Se-Indonesia Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 entang Standar Harga Satuan Regional. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil). Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatik...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penerapan Aplikasi FMIS-NG Dan CMS Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah 2024

Bimtek Penerapan Aplikasi FMIS-NG Dan CMS Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah 2024

Bimtek Penerapan Aplikasi FMIS-NG Dan CMS Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah 2024 Dengan Hormat Aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dicuplik dari laman bpkp.go.id, SIMDA sendiri sudah melewati berbagai dinamika dan perkembangan. Di awali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA Next-G berbasis web atau FMIS agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas. CMS membantu pemerin...

Lanjutkan membaca