Bimtek Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026

Bimtek Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026 Dengan Hormat Penyusunan dokumen laporan kinerja perguruan tinggi adalah proses penyusunan laporan yang berisi informasi kinerja perguruan tinggi. Laporan ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi adalah: Menampilkan data penting unit kerja, seperti gambaran umum, dasar hukum, tugas dan fungsi, dan tujuan  Menyajika...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Perguruan Tinggi 2025 -2026

Bimtek Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Perguruan Tinggi 2025 -2026

Bimtek Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Perguruan Tinggi 2025 -2026 Dengan Hormat Penataan kelembagaan dan proses bisnis perguruan tinggi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Hal ini dilakukan dengan menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi Penataan kelembagaan Dan Proses Bisnis Perguruan Tinggi 

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 - 2026

Bimtek Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 – 2026

Bimtek Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 - 2026 Dengan Hormat Implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan menyusun dan menjalankan kebijakan, serta melakukan evaluasi Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas.  Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan : Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengembangan sistem manajemen kinerja, dan pe...

Lanjutkan membaca

Bimtek Persiapan Pelaksanaan Opsen PKB Dan BBNKB Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Persiapan Pelaksanaan Opsen PKB Dan BBNKB Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Persiapan Pelaksanaan Opsen PKB Dan BBNKB Pemerintah Daerah 2025 Dengan Hormat Opsen PKB dan BBNKB merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah masing-masing.Tujuan peraturan opsen ini mencakup percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa menambah beban Wajib Pajak.Berdasarkan UU HKPD, tarif PKB dan BBNKB diturunkan dan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebagai contoh...

Lanjutkan membaca

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dengan Hormat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerin...

Lanjutkan membaca

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024 Dengan Hormat Dengan skema sistem penggajian tunggal atau single salary untuk PNS ini, maka komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam gaji. Dengan begitu, PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar Tujuan Penerapan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024 Gaji PNS Single Salary diterapkan dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui implementasi sistem ini, diharapkan ketimpangan antara ASN dapat dihapuskan dan daya beli ASN tetap terjaga bahkan set...

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025 Dengan Hormat Tenaga pendidik meliputi seluruh masyarakat yang bersedia mengabdikan dirinya dan kemudian diangkat oleh negara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tugas dari tenaga pendidik meliputi pelaksanaan rencana administrasi hingga hal-hal teknis lainnya untuk menunjang pendidikan di Indonesia yang lebih maju.Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik maka diperlukan upaya pengembangkan konsep kesejawatan yang harmonis. Selain itu, diperlukan pula sinergi dengan wadah organisasi atau kelembagaan para pendidik dengan bentuk dan mekanisme kegiatan yang j...

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025 Dengan Hormat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Materi Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai...

Lanjutkan membaca

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025 Dengan Hormat Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang: a. ahli pertama; b. ahli muda; c. pemula; atau d. terampil. (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Kepada Yth  Pemerintah Daerah Se-Indonesia Bagian Kepegawaian ,BKPSDM,BKD Dengan Hormat Transisi Manajemen Kinerja Pegawai ASN Pemerintah  secara masif melakukan Kegiatan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (PNS dan PPPK). Penilaian Kinerja PNS yang diatur Permenpan RB Nomor 8/2021, bertransformasi ke Permenpan RB Nomor 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Sistem Manajemen Kinerja ini ditetapkan untuk...

Lanjutkan membaca