Bimtek Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP & E-Katalog V6 Tahun 2026

Bimtek Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP & E-Katalog V6 Tahun 2026

Bimtek Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP & E-Katalog V6 Tahun 2026 Deskripsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP dan E-Katalog V6 Tahun 2026 merupakan kegiatan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mengelola data pengadaan secara digital. Kegiatan ini menekankan pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme penyusunan RUP sesuai dengan regulasi terbaru, serta penggunaan fitur-fitur terkini pada aplikasi SIRUP dan E-Katalog V6. Peserta Bimtek akan memperoleh panduan praktik langsung mulai dari pembuatan RUP, pemilihan paket pengadaan, hingga p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknik Penyusunan AHSP dan RAB Berbasis SE Bina Marga 30/2025

Bimtek Teknik Penyusunan AHSP dan RAB Berbasis SE Bina Marga 30/2025

Bimtek Teknik Penyusunan AHSP dan RAB Berbasis SE Bina Marga 30/2025 Deskripsi Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan komponen penting dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan dan jembatan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 30 Tahun 2025, pemerintah memberikan panduan teknis terbaru dalam proses penyusunan AHSP dan RAB agar selaras dengan standar nasional dan kondisi riil di lapangan.Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada aparatur pemerintah, tenaga teknis, PPK, konsultan perencana, dan penyedia jasa konstruksi terkait teknik menyusun AHSP dan RAB secara tepat, akuntabel, dan sesuai ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi PDN Perhitungan TKDN Prefrensi Harga Satuan BMP Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Implementasi PDN Perhitungan TKDN Prefrensi Harga Satuan BMP Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Implementasi PDN Perhitungan TKDN Prefrensi Harga Satuan BMP Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Dengan Hormat Bimbingan Teknis Implementasi PDN, Perhitungan TKDN, dan Preferensi Harga Satuan Barang Milik Pemerintah (BMP) berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri secara optimal. Materi mencakup ketentuan perhitungan TKDN, prosedur penerapan preferensi harga, dan strategi pengadaan yang mendukung industri nasional. Peserta dibekali dengan panduan teknis serta simulasi implementasi di lingkungan instansi pemerintah. Melalui bimtek ini, diharapkan pelaksan...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Sesuai Perpres No.46 Tahun 2025

Bimtek Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Sesuai Perpres No.46 Tahun 2025

Bimtek Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Sesuai Perpres No.46 Tahun 2025 Dengan Hormat Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025 merupakan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan nilai hingga batas tertentu tanpa melalui pelelangan. Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku pengadaan, khususnya PPK dan Pokja, mengenai ketentuan teknis, prosedur, serta persyaratan administrasi dalam pengadaan langsung konstruksi. Materi mencakup tata cara pemilihan penyedia, penyusunan dokumen kontrak, penilaian kewajaran harga, serta pengelolaan risiko pekerjaan konstruksi skala kecil. Pelatihan ini penting untuk memastikan pelaksanaan peng...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Hormat Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jas...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP) Sesuai ISO 28000 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 2025 -2026

Bimtek Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP) Sesuai ISO 28000 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 2025 -2026

Bimtek Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP) Sesuai ISO 28000 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 2025 -2026 Dengan Hormat Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok (SMKRP) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Adalah Pendekatan Yang Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Keamanan Ke Dalam Seluruh Proses Pengadaan, Mulai Dari Perencanaan Hingga Pengiriman Dan Penggunaan Barang/Jasa. SMKRP Ini Bertujuan Untuk Mencegah Risiko, Seperti Kerusakan, Pencurian, Penipuan, Atau Penyalahgunaan, Yang Dapat Terjadi Dalam Rantai Pasok. Penerapan SMKRP Membantu Pemerintah Untuk Memastikan Integritas Dan Keandalan Barang Dan Jasa Yang Dibeli, Serta Melindungi Aset Negara Dari Potensi A...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025 Dengan Hormat Pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit karena hampir semua pelayanan membutuhkan ketersediaan barang/jasa yang tepat baik secara kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi. Kegagalan menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan akan berakibat pula pada gagalnya penyelenggaraan pelayanan.Pada rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam aturan pengadaan barang/jasa untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan akan a...

Lanjutkan membaca

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024 Dengan Hormat Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Persturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui PenyediaPengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan pada B...

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Permen PUPR 1/2023 Pengawasan Jasa Konstruksi Tahun 2024 -2025

Bimtek Teknis Permen PUPR 1/2023 Pengawasan Jasa Konstruksi Tahun 2024 -2025

Bimtek Teknis Permen PUPR 1/2023 Pengawasan Jasa Konstruksi Tahun 2024 -2025 Dengan Hormat Pengawasan Pekerjaan Konstruksi , Pengawasan yang dimaksud, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga pengawasan dan Pengendalian pada penyelesaian pekerjaan konstruksi, sehingga mampu memahami seluruh aspek dari pengawasan pekerjaan konstruksi. pesatnya pembangunan di sektor jasa konstruksi menuntut perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. SDM ini adalah termasuk pihak pemberi pekerjaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau petugas lainnya yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pengawasan pekerj...

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Pelatihan e-Katalog dan e-Purchasing untuk Pemerintah Dan Penyedia Tahun 2024

Jadwal Bimtek Pelatihan e-Katalog dan e-Purchasing untuk Pemerintah Dan Penyedia Tahun 2024

Jadwal Bimtek Pelatihan e-Katalog dan e-Purchasing untuk Pemerintah Dan Penyedia Tahun 2024 Dengan Hormat Untuk meningkatan pengetahuan tentang Sistem Pembelian Langsung Secara Elektronik Barang/Jasa Pemerintah menggunakan Katalog Elektronik dan ePurchasing . Pada prinsipnya, e-purchasing adalah metode pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui e-catalogue. Tujuan e-purchasing tentu untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian barang dan jasa. Dengan begitu, kerja instansi pemerintah lebih cepat dan dapat menghemat anggaran. Jadi, penggunaan APBD dan APBN bisa lebih efisien kan? Supaya prosesnya dapat diawasi, kegiatan e-purchasing juga dilandasi oleh sebuah payung hukum. Kamu bisa menemukannya pada pasal 38

Lanjutkan membaca