02 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Optimalisasi Peran Badan Anggaran DPRD Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Badan Anggaran DPRD Terbaru 2026 diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas dan peran strategis Badan Anggaran DPRD dalam proses perencanaan, pembahasan, dan pengawasan anggaran daerah. Badan Anggaran memiliki fungsi penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tugas, wewenang, serta teknik kerja Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, hingga evaluasi pelaksanaan APBD. Materi disusun berdasarkan regulasi terbaru tahun ...

Lanjutkan membaca

02 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Harmonisasi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Harmonisasi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Terbaru 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen anggaran. Harmonisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta APBD merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan substansi, tahapan, dan mekanisme harmonisasi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD sesuai regulasi terbaru tahun 2026. Peserta juga akan dib...

Lanjutkan membaca

02 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Evaluasi APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terbaru 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi APBD menjadi tahapan strategis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai...

Lanjutkan membaca

02 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Penganggaran Berbasis Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran Berbasis Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Terbaru 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan visi pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang semakin menuntut efektivitas dan akuntabilitas, penganggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak nyata.Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penyusunan anggaran berbasis program dan kegiatan prioritas daerah, dengan mengacu pada regulasi terbaru tahun 2026. Kegiatan ini dirancang untuk membantu apar...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Penganggaran Berbasis Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran Berbasis Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Terbaru 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan visi pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang semakin menuntut efektivitas dan akuntabilitas, penganggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak nyata.Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penyusunan anggaran berbasis program dan kegiatan prioritas daerah, dengan mengacu pada regulasi terbaru tahun 2026. Kegiatan ini dirancang untuk membantu aparatur daerah dalam menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga anggaran ...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Analisis Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Terbaru 2026

Pendahuluan Bimtek Analisis Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Terbaru 2026       Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Terbaru 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memahami serta menerapkan konsep penganggaran berbasis kinerja secara komprehensif dan terukur. Bimtek ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan anggaran daerah yang semakin menuntut efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai regulasi terbaru tahun 2026.   Melalui bimtek ini, peserta akan dibekali pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan publik, perencanaan program, penganggaran, serta pengukuran kinerja. Peserta juga akan mempelajari teknik analisis kebijakan anggaran yang...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Teknik Pembahasan RAPBD yang Efektif dan Akuntabel Terbaru 2026

Pendahuluan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknik Pembahasan RAPBD yang Efektif dan Akuntabel Terbaru 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam memahami serta melaksanakan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara tepat, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.Bimtek ini menitikberatkan pada sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan terbaru tahun 2026. Peserta akan dibekali pemahaman teknis, strategi analisis anggaran, serta praktik terbaik dalam pembahasan RAPBD agar mampu menghasilkan APBD yang berkualitas, berorientasi pad...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Penyusunan dan Pembahasan KUA–PPAS Terbaru 2026

Pendahuluan Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) merupakan tahapan krusial dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen KUA–PPAS menjadi landasan awal yang menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta batas maksimal alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kualitas KUA–PPAS sangat menentukan kualitas APBD secara keseluruhan. Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penyusunan dan pembahasan KUA–PPAS semakin kompleks. Pemerintah daerah dan DPRD dihadapkan pada dinamika regulasi, keterbatasan fiskal, tuntutan efisiensi belanja, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kondisi ini menuntut peningkatan ka...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran DPRD terhadap APBD Terbaru 2026

Pendahuluan Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD berperan aktif dalam membahas, menyetujui, serta mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penganggaran daerah semakin kompleks akibat dinamika regulasi, keterbatasan fiskal, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran DPRD terhadap APBD Terbaru 2026 hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan peran penganggaran secara profesional dan bertanggung jawab. Bimbingan teknis ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi, meningkatkan kemampuan anali...

Lanjutkan membaca

01 Jan
Bimtek DPRD

Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah Terbaru 2026

Pendahuluan Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah Terbaru 2026 Pendahuluan Sinkronisasi kebijakan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penganggaran semakin kompleks seiring dengan dinamika regulasi, tuntutan efisiensi fiskal, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Ketidaksinkronan kebijakan sering kali berdampak pada keterlambatan penetapan APBD, rendahnya serapan anggaran, hingga ...

Lanjutkan membaca