Bimtek Penyusunan dan Pembahasan KUA–PPAS Terbaru 2026

Pendahuluan Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) merupakan tahapan krusial dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen KUA–PPAS menjadi landasan awal yang menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta batas maksimal alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kualitas KUA–PPAS sangat menentukan kualitas APBD secara keseluruhan. Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penyusunan dan pembahasan KUA–PPAS semakin kompleks. Pemerintah daerah dan DPRD dihadapkan pada dinamika regulasi, keterbatasan fiskal, tuntutan efisiensi belanja, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kondisi ini menuntut peningkatan ka...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran DPRD terhadap APBD Terbaru 2026

Pendahuluan Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD berperan aktif dalam membahas, menyetujui, serta mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penganggaran daerah semakin kompleks akibat dinamika regulasi, keterbatasan fiskal, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Bimtek Penguatan Fungsi Anggaran DPRD terhadap APBD Terbaru 2026 hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan peran penganggaran secara profesional dan bertanggung jawab. Bimbingan teknis ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi, meningkatkan kemampuan anali...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah Terbaru 2026

Pendahuluan Bimtek Sinkronisasi Kebijakan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah Terbaru 2026 Pendahuluan Sinkronisasi kebijakan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan penganggaran semakin kompleks seiring dengan dinamika regulasi, tuntutan efisiensi fiskal, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Ketidaksinkronan kebijakan sering kali berdampak pada keterlambatan penetapan APBD, rendahnya serapan anggaran, hingga ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peran dan Fungsi DPRD dalam Penganggaran APBD Terbaru 2026

Menguatkan Peran Strategis DPRD dalam Mewujudkan Penganggaran Daerah yang Transparan dan Akuntabel Pendahuluan Penganggaran daerah merupakan jantung dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), arah pembangunan, prioritas pelayanan publik, serta keberlanjutan program pemerintah ditentukan. Dalam proses ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai representasi rakyat sekaligus mitra sejajar pemerintah daerah. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan fungsi DPRD dalam penganggaran daerah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Artikel ini membahas secara mendalam peran DPRD dalam setiap tahapan penganggaran daerah, mul...

Lanjutkan membaca