author-avatar

Tentang LATIHNAS

LATIHNAS didukung tenaga pendidik yang berpengalaman dan bersertifikasi trainer khususnya bidang sdm, keuangan, IT, untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM berbagai kalangan di mana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya

Info Training Problem Solving And Decision Making 2025-2026
20 Mar
Training Publik Relation, Training Sales & Marketing, Training Soft Skill

Info Training Problem Solving And Decision Making 2025-2026

Info Training Problem Solving And Decision Making 2025-2026 Dengan Hormat Masalah & resiko (Problem Solving), 2 kata yang sudah pasti dalam setiap hari kita selalu hadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Kita tidak mungkin akan bebas dari masalah & resiko, bahkan saat tidur pun kita tetap memiliki resiko. Resiko tidak akan bangun kembali alias dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa.Untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah & resiko dibutuhkan skill yang baik. Skill tersebut adalah Problem Solving & Decision Making. Apakah itu? Problem solving adalah sebuah proses berpikir manusia dalam rangka menyelesaikan & menghadapi permasalahan. Sementara deci...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025
20 Mar
Bimtek Pajak Daerah

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025 Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pemeriksaan dan penagihan pajak daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi ini ditetapkan pada 21 Januari 2025 dan mulai berlaku sejak 3 Febru...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHRAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI /TP-TGR DI LINGUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025 -2026
17 Mar
Bimtek Keuangan

BIMTEK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHRAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI /TP-TGR DI LINGUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025 -2026

BIMTEK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHRAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI /TP-TGR DI LINGUNGAN PEMERINTAH DAERAH 2025 -2026 Dengan Hormat Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di lingkungan Pemerintah Daerah adalah proses tuntutan terhadap bendahara, pegawai, atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau barang daerah, bertujuan untuk pemulihan keuangan daerah dan penegakan hukum Tujuan: Pemulihan keuangan daerah yang mengalami kerugian. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Penegakan hukum Latar belakang Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara yuridis didasarkan pada tiga paket u...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan IKU Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi BLU 2025 -2026
17 Mar
Bimtek Pemerintahan Daerah, Materi Bimtek Terbaru

Bimtek Penyusunan IKU Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi BLU 2025 -2026

Bimtek Penyusunan IKU Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi BLU 2025 -2026 Dengan Hormat Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) bertujuan untuk mengukur kinerja perguruan tinggi secara lebih komprehensif, fokus pada luaran yang konkret dan berdampak, serta meningkatkan daya saing perguruan tinggi Tujuan Penyusunan IKU Perguruan Tinggi BLU: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing:

Lanjutkan membaca

BIMTEK PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DI PERGURUAN TINGGI 2025 -2026
17 Mar
Bimtek Keuangan, Materi Bimtek Terbaru

BIMTEK PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DI PERGURUAN TINGGI 2025 -2026

BIMTEK PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DI PERGURUAN TINGGI 2025 -2026 Dengan Hormat Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuanga...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BLU DAN PTNBH 2025
17 Mar
Bimtek Blu, Blud

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BLU DAN PTNBH 2025

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BLU DAN PTNBH 2025 ( Perencanaan Penggangaran,Pelaporan ,Perbendaharaan Dan Audit Laporan Keuangan )  Dengan Hormat Manajemen pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki perbedaan utama dalam otonomi dan fleksibilitas pengelolaan keuangan, dengan PTN BH memiliki otonomi lebih besar Prinsip-Prinsip Dasar:

Lanjutkan membaca

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Berdasarkan PP No.35 Tahun 2023
14 Feb
Bimtek Perpajakan

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Berdasarkan PP No.35 Tahun 2023

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Berdasarkan PP No.35 Tahun 2023 Dengan Hormat Pemeriksaan pajak daerah berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023 adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti. Pemeriksaan ini dilakukan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah Tujuan Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Berdasarkan PP No.35 Tahun 2023 Pemeriksa pajak daerah sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pelatihan ini membantu pemeriksa pajak memahami aturan dan kebijakan perpajakan daerah, serta menggunakan teknik pemeriksaan yang efektif untuk mengidentifikasi pelanggara...

Lanjutkan membaca

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025
14 Feb
Bimtek Pajak Daerah

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025 Dengan Hormat Menghitung target pajak daerah adalah menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah. Dalam menentukan target pajak daerah, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, Indikator makro ekonomi, Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Kebijakan-kebijakan di bidang keuangan negara  Materi Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025 ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Evaluasi SPBE 2025
14 Feb
Materi Bimtek Terbaru, Training Computer & IT

Bimtek Evaluasi SPBE 2025

Bimtek Evaluasi SPBE 2025 Dengan Hormat Evaluasi SPBE adalah proses penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di suatu daerah. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan berkala untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan SPBE. Tujuan evaluasi SPBE adalah untuk: Memantau penerapan SPBE, Mengetahui sejauh mana SPBE telah diterapkan, Menentukan langkah strategis untuk perbaikan, Meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Manfaat Bimtek  evaluasi SPBE

Lanjutkan membaca

BIMTEK LAKIP SAKIP 2025 ( PENYUSUNAN LAKIP DAN IMPELEMNTASI SAKIP )
12 Feb
Bimtek Pemerintahan Daerah

BIMTEK LAKIP SAKIP 2025 ( PENYUSUNAN LAKIP DAN IMPELEMNTASI SAKIP )

BIMTEK LAKIP SAKIP 2025 ( PENYUSUNAN LAKIP DAN IMPELEMNTASI SAKIP ) Dengan Hormat LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas rencana strategis dan tahunannya. SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah: Menjamin akuntabilitas instansi pemerintah, Meningkatkan kinerja instansi pemerintah, Mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok. TUJUAN BIMTEK LAKIP SAKIP...

Lanjutkan membaca