Bimtek Pelatihan Manajemen Risiko Pajak Atas Penerapan Coretax 2025

Bimtek Pelatihan Manajemen Risiko Pajak Atas Penerapan Coretax 2025

Bimtek Pelatihan Manajemen Risiko Pajak Atas Penerapan Coretax 2025 Dengan Hormat Coretax adalah sistem perpajakan berbasis teknologi yang digunakan untuk memproses dan mengelola data perpajakan secara otomatis. Sistem ini dikembangkan dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data pajak.Dengan integrasi data yang lebih baik antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan bisa tercipta sistem yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Adapun risiko-risiko yang potensi muncul antara lain. Manajemen risiko Pajak  adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 2025 Dengan Hormat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pemeriksaan dan penagihan pajak daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi ini ditetapkan pada 21 Januari 2025 dan mulai berlaku sejak 3 Febru...

Lanjutkan membaca

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025

Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025 Dengan Hormat Menghitung target pajak daerah adalah menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah. Dalam menentukan target pajak daerah, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, Indikator makro ekonomi, Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Kebijakan-kebijakan di bidang keuangan negara  Materi Bimtek Menghitung Target Pajak Daerah 2025 ...

Lanjutkan membaca

TRAINING PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT PPh Pasal 21 Dan IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM 2025

TRAINING PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT PPh Pasal 21 Dan IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM 2025

TRAINING PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT PPh Pasal 21 Dan IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM 2025 Dengan Hormat Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 adalah aplikasi pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 DJP yang dilengkapi fitur user perekaman. Fitur user perekam ini digunakan untuk memberikan kewenangan hak akses secara terbatas dengan cara mendaftarkan perekam guna menjaga kerahasiaan data wajib pajak Coretax system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. TUJUAN TRAINING PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT...

Lanjutkan membaca

Info Training Aplikasi Coretax Integrasi Administrasi Perpajakan Tahun 2025

Info Training Aplikasi Coretax Integrasi Administrasi Perpajakan Tahun 2025

Info Training Aplikasi Coretax Integrasi Administrasi Perpajakan Tahun 2025 Dengan Hormat Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Untuk mengakases Coretax DJP, Kawan Pajak dapat mengunjungi laman coretaxdjp.pajak.go.id.Dikutip dari laman Ditjen Pajak, CTAS atau dengan nama lain Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) ini merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shel...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 - 2025

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 – 2025

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 - 2025 Dengan Hormat Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Jurusita Pajak merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan serta penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Jurusita Pajak masuk ke dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Seksi Penagihan. Jurusita Pajak bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan sebagai atasannya langsung. Jurusita Pajak diberikan tugas secara langsung oleh pejabat, yaitu Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Penagi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025

Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025

Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025 Dengan Hormat Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.PP ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Materi Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Inovasi Sistem Perpajakan Daerah di Era Digital Tahun 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Inovasi Sistem Perpajakan Daerah di Era Digital Tahun 2024 -2025

Bimtek Pelatihan Inovasi Sistem Perpajakan Daerah di Era Digital Tahun 2024 -2025 Dengan Hormat Sistem perpajakan daerah terakhir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan yang dilakukan dengan undang-undang tersebut cukup signifikan, mulai dari pembatasan jenis pajak daerah, penguatan local tax-ing power , perubahan sistem pengawasan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak daerah. Pengaruh Digitalisasi dalam Perpajakan Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam model bisnis, termasuk perubahan dalam cara transaksi dilakukan dan bagaimana bisnis beroperas...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023 ( Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ) Dengan Hormat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan peserta untuk membuat perencnaan pendapatan daerah dengan baik, serta meningkatkan optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Diklat ini diselenggarak...

Lanjutkan membaca