Bimtek Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 : Strategi Efektif Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Bimtek Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 : Strategi Efektif Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Bimtek Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 : Strategi Efektif Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Kepada Yth  Pemerintah Daerah Kabupaten .Kota Se Indonesia Dan Seluruh SPD/OPD Terkait Deskripsi Bimbingan Teknis Permendagri Nomor 14 Tahun 2025: Strategi Efektif Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diselenggarakan untuk membantu pemerintah daerah memahami secara komprehensif ketentuan terbaru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai pedoman yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Permendagri ini menjadi acuan utama dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.Melalui kegia...

Lanjutkan membaca

Bimtek APBD 2026 - Permendagri No.14 Tahun 2025

Bimtek APBD 2026 – Permendagri No.14 Tahun 2025

Bimtek APBD 2026 - Permendagri No.14 Tahun 2025 ( Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ) Latar Belakang & Dasar Hukum Permendagri No. 14 Tahun 2025 resmi menjadi pedoman penyusunan APBD TA 2026 untuk pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Bimtek ini bertujuan agar aparat daerah memahami ketentuan, prinsip, mekanisme, dan teknis penyusunan APBD sesuai regulasi terbaru. Bimtek juga untuk menyamakan persepsi antara OPD/instansi daerah agar harmonisasi kebijakan pusat-daerah terlaksana DESKRIPSI Bimtek APBD 2026 – Permendagri No.14 Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap ketentuan terbaru dalam pe...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan Pemerintah Daerah 2025-2026

Bimtek Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan Pemerintah Daerah 2025-2026

Bimtek Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan Pemerintah Daerah 2025-2026 Deskripsi Bimbingan Teknis ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Laporan Konsolidasi Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi terbaru. Laporan konsolidasi merupakan dokumen penting yang menyajikan gabungan laporan keuangan seluruh SKPD, BLUD, dan unit kerja di bawah pemerintah daerah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh atas posisi keuangan dan kinerja fiskal daerah. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari proses pengumpulan data lintas unit, teknik rekonsiliasi, penyesuaian akun, eliminasi tran...

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru 2025

Bimtek Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru 2025

Bimtek Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru 2025 Dengan Hormat Bimtek Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru adalah program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola, memungut, dan mengawasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) secara efektif dan akuntabel. Pelatihan ini membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem informasi pajak, serta penerapan teknologi digital dalam proses pemungutan. Selain itu, bimtek ini juga menekankan pentingnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta penerapan regulasi terbaru guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). P...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sinkronisasi Data dan Integrasi Basis Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Terbaru 2025

Bimtek Sinkronisasi Data dan Integrasi Basis Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Terbaru 2025

Bimtek Sinkronisasi Data dan Integrasi Basis Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Terbaru 2025 Dengan Hormat Bimtek Sinkronisasi Data dan Integrasi Basis Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD merupakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data perpajakan secara efektif. Pelatihan ini membahas strategi sinkronisasi data objek dan subjek pajak, integrasi sistem informasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan akurasi data dan transparansi. Dengan integrasi basis data yang kuat dan tertata, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), meminimalkan keboc...

Lanjutkan membaca