Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023
( Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah )
Dengan Hormat
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan peserta untuk membuat perencnaan pendapatan daerah dengan baik, serta meningkatkan optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Diklat ini diselenggarakan untuk para aparatur pemerintah daerah yang tupoksinya berhubungan dengan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Diklat ini juga akan bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani secara langsung pendapatan daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan, dan lainnya
Materi Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023
Materi dimulai dengan diskuis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hubungan antara pusat dan daerah, meliputi hubungan kewenangan antar tingkat pemerintah, hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, struktur dan hubungan antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya diberikan pengertian-pengertian dasar berkaitan dengan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Materi PAD diberikan dengan lebih detil termasuk isu terkini tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pembahasan diakhiri dengan studi kasus proses penyusunan peraturan daerah tentang PDRD dan studi kasus optimalisasi PAD. Materi berikutnya adalah tentang dana transfer, dimulai dari konsep, serta peranan dan kebijakan dana transfer ke daerah, lalu dilanjutkan dengan topik bagi hasil pajak pusat, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), serta dana transfer lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS) juga diberikan mencakup konsep dasar – jenis – sumber – dasar hukum – dan optimalisasi LPDS, bagi hasil pajak provinsi, hibah, dan isu-isu terkini tentang LPDS. Sebagai penutup akan dibahas tentang sistem dan prosedur serta penatausahaan pendapatan daerah.
Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023
INFORMASI & PENDAFTARAN PESERTA Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023
- Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
- Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
- Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
- Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
- Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta
KONTAK PERSON
- Telp/Fax : 021-22036025
- HP : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577
- WhatsApp : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577
Bimbingan Teknis Arah Kebijakan Implementasi PDRD Sesuai PP No.35 Tahun 2023
