Bimtek Swasta / Perusahaan

Jadwal Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

Deskripsi

Pelatihan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Tahun 2027 merupakan program peningkatan kompetensi yang dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan, ketentuan, serta perkembangan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Pelatihan ini berfokus pada aspek penting hubungan kerja, khususnya sistem pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penggunaan tenaga kerja outsourcing, serta perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam kegiatan ini, peserta akan mempelajari ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, struktur dan skala upah, pembayaran lembur, mekanisme PHK, perhitungan pesangon, serta ketentuan hubungan kerja tenaga alih daya. Pembahasan juga mencakup perjanjian kerja, perlindungan jaminan sosial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan strategi meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Melalui metode pembelajaran interaktif, diskusi, dan studi kasus, peserta diharapkan mampu memahami penerapan kebijakan ketenagakerjaan secara tepat serta mengantisipasi berbagai risiko hukum dalam hubungan kerja.

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi pimpinan perusahaan, praktisi HRD, manajer SDM, staf personalia, bagian legal, pengelola hubungan industrial, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, profesional, adil, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PELATIHAN ; Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

Pelatihan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Tahun 2027 bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan terbaru.

  2. Memahami hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja dalam hubungan industrial.

  3. Meningkatkan pemahaman tentang sistem pengupahan, upah minimum, tunjangan, dan pembayaran lembur.

  4. Memahami prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Memahami mekanisme perhitungan pesangon dan kompensasi akibat PHK.

  6. Meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penggunaan tenaga kerja outsourcing atau alih daya.

  7. Memperkuat kemampuan pengelolaan administrasi dan kepatuhan ketenagakerjaan.

  8. Mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial serta meminimalkan risiko hukum perusahaan.

MATERI PELATIHAN ;Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

1. Kebijakan dan Regulasi Pelindungan Ketenagakerjaan

  • Update regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2027.

  • Ruang lingkup pelindungan tenaga kerja.

  • Hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.

2. Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

  • Kebijakan upah minimum.

  • Struktur dan skala upah.

  • Komponen upah, tunjangan, dan upah lembur.

  • Perlindungan hak pekerja terkait pembayaran upah.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

  • Dasar dan alasan terjadinya PHK.

  • Prosedur dan mekanisme pelaksanaan PHK.

  • Perhitungan uang pesangon dan penghargaan masa kerja.

  • Hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja.

4. Pengaturan Tenaga Kerja Outsourcing

  • Kebijakan dan ketentuan tenaga kerja alih daya.

  • Hubungan kerja perusahaan pemberi dan penerima jasa.

  • Perlindungan hak pekerja outsourcing.

  • Tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja.

5. Perlindungan Hak-Hak Pekerja

  • Hak cuti, istirahat, dan waktu kerja.

  • Jaminan sosial ketenagakerjaan.

  • Perlindungan pekerja perempuan.

  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

6. Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

  • Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

  • Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

7. Strategi Kepatuhan dan Implementasi Regulasi

  • Audit kepatuhan ketenagakerjaan perusahaan.

  • Identifikasi risiko hukum dan pelanggaran ketenagakerjaan.

  • Studi kasus permasalahan upah, PHK, dan outsourcing.

  • Strategi penerapan kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan.

     

Untuk itu Pemerintah Daerah Dan Swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami LATIHNAS PENGEMBANGAN MANAJEMEN Meyelengarakan  Pelatihan Undang Undang No.27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ( Upah, PHK, Outsourcing Hak Pekerja) 2027

PROSEDUR PENDAFTARAN

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta

KONTAK PERSON

Telp/Fax : 021-22036025
HP : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577
WhatsApp : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577

FAQ – Pelatihan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan 2027

1. Apa yang dimaksud dengan Pelatihan Update UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan?

Pelatihan ini merupakan program peningkatan kompetensi untuk memahami regulasi ketenagakerjaan, khususnya mengenai upah, PHK, outsourcing, dan perlindungan hak pekerja.

2. Apa tujuan utama pelatihan ini?

Meningkatkan pemahaman peserta dalam menerapkan ketentuan ketenagakerjaan, memenuhi hak pekerja, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

3. Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?

HRD, manajer SDM, staf personalia, pimpinan perusahaan, staf legal, bagian hubungan industrial, konsultan ketenagakerjaan, dan praktisi sumber daya manusia.

4. Apakah pelatihan membahas sistem pengupahan?

Ya. Materi mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, tunjangan, pembayaran lembur, serta hak pekerja atas upah.

5. Apakah peserta akan mempelajari perhitungan pesangon PHK?

Ya. Peserta akan mempelajari dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Apakah materi membahas tenaga kerja outsourcing?

Ya. Pembahasan meliputi ketentuan alih daya, hubungan kerja, tanggung jawab perusahaan penyedia jasa, serta perlindungan hak pekerja outsourcing.

7. Bagaimana metode pelaksanaan pelatihan?

Pelatihan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, simulasi, dan pembahasan studi kasus ketenagakerjaan.

8. Apa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan?

Peserta diharapkan mampu memahami regulasi ketenagakerjaan, mengelola administrasi SDM, meminimalkan risiko perselisihan hubungan industrial, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan.

9. Apakah peserta memperoleh sertifikat pelatihan?

Ya. Peserta yang mengikuti kegiatan sesuai ketentuan penyelenggara akan memperoleh sertifikat pelatihan.

author-avatar

Tentang LATIHNAS

LATIHNAS didukung tenaga pendidik yang berpengalaman dan bersertifikasi trainer khususnya bidang sdm, keuangan, IT, untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM berbagai kalangan di mana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya

Tinggalkan Balasan