Bimtek Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN 2024-2025

Bimtek Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN 2024-2025

Bimtek Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN 2024-2025 Dengan Hormat Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi dengan pokok bahasan landasan hukum, konsepsi OP irigasi, pengertian-pengertian terkait irigasi, operasi jaringan irigasi (perencanaan operasi jaringan irigasi dan pelaksanaan operasi jaringan irigasi), pemeliharaan jaringan irigasi (perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, identifikasi dan analisa tingkat kerusakan, pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi), dan pemantauan dan evaluasi.Dalam pemantauan dan evaluasi mencakup pemelihar...

Lanjutkan membaca

Bimtek Humas ( Jurnalisme Data. Mobile Journalism. Media Relations ) Pemerintah 2024-2025

Bimtek Humas ( Jurnalisme Data. Mobile Journalism. Media Relations ) Pemerintah 2024-2025

Bimtek Humas ( Jurnalisme Data. Mobile Journalism. Media Relations ) Pemerintah 2024-2025 Dengan Hormat Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan  informasi  di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat  humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN BLUD | PENDAFTARAN BIMTEK MANAJEMEN BLUD 2024

BIMTEK MANAJEMEN BLUD | PENDAFTARAN BIMTEK MANAJEMEN BLUD 2024

BIMTEK MANAJEMEN BLUD | PENDAFTARAN BIMTEK MANAJEMEN BLUD 2024 Kepada Yth  Direktur BLUD Se-Indonesia Dengan Hormat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengembangkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas dalam aspek pengelolaan keuangan, yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD, khususnya rumah sakit daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).Hal ini sesuai dengan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Da...

Lanjutkan membaca

Bimtek BLUD SPAM ( Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum ) Tahun 2024 -2025

Bimtek BLUD SPAM ( Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum ) Tahun 2024 -2025

Bimtek BLUD SPAM ( Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum ) Tahun 2024 -2025 Dengan Hormat Pengelolaan air bersih merupakan salah satu sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, hal mana bidang urusan tersebut merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pememrintah pusat dan daerah, provinsi kabupaten/kota.Salah satu tugas dan fungsi BLUD SPAM adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum curah yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan mengembangkan sistem penyediaan air minum curah yang memenuhi syarat kualitas, kuanti...

Lanjutkan membaca

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024

Bimtek Praktek Perhitungan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024 Dengan Hormat Dengan skema sistem penggajian tunggal atau single salary untuk PNS ini, maka komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam gaji. Dengan begitu, PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar Tujuan Penerapan Gaji tunggal (Single Sallary) Pegawai Negeri Sipil 2024 Gaji PNS Single Salary diterapkan dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui implementasi sistem ini, diharapkan ketimpangan antara ASN dapat dihapuskan dan daya beli ASN tetap terjaga bahkan set...

Lanjutkan membaca

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024

BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKTOR BLUD KESEHATAN SESUAI SEB LKPP DAN KEMENDAGRI NO 2 TAHUN 2024 Dengan Hormat Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Persturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui PenyediaPengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan pada B...

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025

Bimtek Diklat Peningkatan Kompetensi TENDIK Perguruan Tinggi /Universitas 2024-2025 Dengan Hormat Tenaga pendidik meliputi seluruh masyarakat yang bersedia mengabdikan dirinya dan kemudian diangkat oleh negara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tugas dari tenaga pendidik meliputi pelaksanaan rencana administrasi hingga hal-hal teknis lainnya untuk menunjang pendidikan di Indonesia yang lebih maju.Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik maka diperlukan upaya pengembangkan konsep kesejawatan yang harmonis. Selain itu, diperlukan pula sinergi dengan wadah organisasi atau kelembagaan para pendidik dengan bentuk dan mekanisme kegiatan yang j...

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025

Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024-2025 Dengan Hormat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Materi Bimtek Diklat PPNS Penyidik Pegawai...

Lanjutkan membaca

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025

BIMTEK DIKLAT PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024-2025 Dengan Hormat Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang: a. ahli pertama; b. ahli muda; c. pemula; atau d. terampil. (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan

Lanjutkan membaca

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimtek Diklat Digitalisasi E-Kinerja Dan Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen Pppk Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Serta Pembaharuan Angka Kredit JF Sesuai Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Kepada Yth  Pemerintah Daerah Se-Indonesia Bagian Kepegawaian ,BKPSDM,BKD Dengan Hormat Transisi Manajemen Kinerja Pegawai ASN Pemerintah  secara masif melakukan Kegiatan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (PNS dan PPPK). Penilaian Kinerja PNS yang diatur Permenpan RB Nomor 8/2021, bertransformasi ke Permenpan RB Nomor 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Sistem Manajemen Kinerja ini ditetapkan untuk...

Lanjutkan membaca