author-avatar

Tentang LATIHNAS

LATIHNAS didukung tenaga pendidik yang berpengalaman dan bersertifikasi trainer khususnya bidang sdm, keuangan, IT, untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM berbagai kalangan di mana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025

Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Rumah Sakit BLU Dan BLUD ( E-Purchasing,KSO,Konsinyasi Dan Kontrak Payung ) 2025 Dengan Hormat Pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit karena hampir semua pelayanan membutuhkan ketersediaan barang/jasa yang tepat baik secara kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi. Kegagalan menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan akan berakibat pula pada gagalnya penyelenggaraan pelayanan.Pada rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas dalam aturan pengadaan barang/jasa untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan akan a...

Lanjutkan membaca

Bimtek Teknis Permendagri No.7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD

Bimtek Teknis Permendagri No.7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD

Bimtek Teknis Permendagri No.7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD Kepada Yth Pemerintah Daerah Se-Indonesia Pejabat Dan Staff Pengelola Barang Milik Daerah Dengan  Hormat Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, baru saja menetapkan perubahan signifikan dalam peraturan pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini, yang dikenal sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024, menggantikan dan memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan serta untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah yang lebih efisien dan akun...

Lanjutkan membaca

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025

Bimtek SAKIP Dan LKJiP 2025 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dengan Hormat SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerin...

Lanjutkan membaca

Bimtek Protokoler 2025

Bimtek Protokoler 2025

Bimtek Protokoler 2025 ( Bimtek Peningkatan SDM Bagian Protokoler ( Protokol ) Instansi Pemerintah ) Kepada Yth  Pemerintah Pusat,Daerah /Instansi Pemerintah Pusat,Daerh Bagian Protokoler Bagian Pelayanan Pimpinan Dengan Hormat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daer...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 - 2025

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 – 2025

Bimtek Pelatihan Juru Sita Daerah & Teknik Penagihan Pajak Daerah 2024 - 2025 Dengan Hormat Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Jurusita Pajak merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan serta penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Jurusita Pajak masuk ke dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Seksi Penagihan. Jurusita Pajak bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan sebagai atasannya langsung. Jurusita Pajak diberikan tugas secara langsung oleh pejabat, yaitu Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Penagi...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BLU ( BADAN LAYANAN UMUM) 2025

BIMTEK PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BLU ( BADAN LAYANAN UMUM) 2025

BIMTEK PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BLU ( BADAN LAYANAN UMUM) 2025 Dengan Hormat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari penerapan new public management di Indonesia. Pola pengelolaan keuangan tersebut dikenal dengan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (PPK-BLU).Dalam rangka memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan investasi dan optimalisasi kas BLU sesuai dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Ped...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelatihan Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Pelatihan Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Pelatihan Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0 Dengan Hormat PENDAHULUAN Ada berapa jumlah BUMD yang dikelola secara profesional di daerah Anda saat ini ? Masalah yang sering dihadapi Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Propinsi) adalah ketika  PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu menutupi (defisit) membiayai pembangunan dan operasional karena mengandalkan APBD. Maka untuk mampu membiayai (surplus) perlu pengelolaan  sumberdaya dengan membentuk bada usaha (BUMD, Perseroda) yang dikelola secara profesional (Psl 33 Ayat 4  UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disrupsi (gangguan) akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi telah merubah berbagai...

Lanjutkan membaca

INFO TRAINING PEMETAAN DAN SURVEY LAPANGAN PADA BIDANG KONSTRUKSI 2024-2025

INFO TRAINING PEMETAAN DAN SURVEY LAPANGAN PADA BIDANG KONSTRUKSI 2024-2025

INFO TRAINING PEMETAAN DAN SURVEY LAPANGAN PADA BIDANG KONSTRUKSI 2024-2025 Dengan Hormat Di beberapa instansi dan perusahaan antara orang yang mengambil data di lapangan dengan orang yang mengolah data lapangan menjadi peta merupakan bagian yang berbeda, sehingga seringkali terjadi kesalahan baca maupun kesalahan input yang menyebabkan peta jadi tidak akurat. Pelatihan ini akan memberikan materi mengenai pengetahuan dalam mapping baik secara manual maupun digital, pengolahan data melalui perangkat komputer, sehingga dapat melakukan survei lapangan sesuai dengan pemetaan. Pelatihan Survey and Mapping dirancang bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan survey dan pemetaan untuk diti...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PELATIHAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2024 -2025

BIMTEK PELATIHAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2024 -2025

BIMTEK PELATIHAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2024 -2025 Dengan Hormat Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air.Gubernur menunjuk instansi teknis di daerah untuk melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk kepentingan pengendalian pencemaran air

Lanjutkan membaca

Info Training Manajemen Laboratorium Kimia Tahun 2024 -2025

Info Training Manajemen Laboratorium Kimia Tahun 2024 -2025

Info Training Manajemen Laboratorium Kimia Tahun 2024 -2025 Dengan Hormat Tujuan dari manajemen adalah untuk memberikan panduan personel laboratorium untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan dalam waktu dan sumber daya yang terbatas. Hal ini termasuk di dalamnya adalah pengelolaan bahan habis pakai, peralatan, perancangan prosedur kerja atau SOP, pengawasan terhadap aktivitas keseharian, pelatihan personel yang lama maupun baru dan jika memungkinkan juga terkait dengan perolehan hibah atau bantuan dari pihak eksternal.Pengelolaan laboratorium jasa dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pelanggan, sehingga pelanggan dapat merasa puas terhadap layanan yang ada di laboratorium. Bentuk layanan yang dapat memuaskan pelanggan dia...

Lanjutkan membaca